Penyusunan RKP 2015 dalam Transisi Kepemimpinan
FOTO : ISTIMEWA

Penyusunan RKP 2015 dalam Transisi Kepemimpinan

Oleh : Administrator | PU-NEWS.COM | 09 Juni 2014 09:09:54 WIB

PU-NEWS.COM --


Jakarta, PU-News.com



Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan : Firmanzah



Di tengah kontestasi pemilu presiden, ada hal menarik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 dan RAPBN 2015. Sesuai UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005–2025 dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya.

Presiden terpilih memiliki ruang gerak untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). Mekanisme peralihan RKP dan APBN di tengah transisi kepemimpinan tidak terlalu menjadi perhatian kita semua pada RKP dan APBN 2009 lantaran pada Pilpres 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden untuk periode kedua. Untuk periode 2014–2019, Indonesia akan memilih presiden baru untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional. 

Dengan demikian, fase penyusunan RKP dan APBN 2015 untuk tahun pertama presiden baru dan proses perubahan atau penyesuaiannya berdasarkan visimisi serta program prioritas presiden terpilih akan menjadi pembelajaran-konstitusi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. RKP 2015 merupakan RKP tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015–2019 dalam kurun RPJPN 2005–2025. 



Karena itu, tidak hanya proses penyusunan RKP 2015 yang menjadi semakin penting, tetapi juga menjamin proses transisi dari pemerintah yang menyusun dan pemerintah yang menjalankan menjadi semakin krusial. Hal ini tidak hanya menjamin kesuksesan implementasi dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKP 2015, melainkan juga penting bagi fondasi pembangunan jangka menengah III nasional sampai tahun 2019. 

Tentunya pencapaian target RPJMN III akan menjadi modal yang sangat baik bagi pencapaian pembangunan nasional RPJMN IV 2020- 2025. Inilah yang menjadi esensi keberlanjutan pembangunan nasional lintas generasi. Agar proses transisi RKP dan APBN 2015 berjalan baik, pemerintah saat ini tengah melakukan beberapa hal strategis. Pertama, Presiden SBY di sejumlah kesempatan telah menyampaikan untuk mengundang presiden terpilih pada pemungutan suara 9 Juli 2014 untuk berkomunikasi mengenai RKP dan APBN 2015. 



Meskipun berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 penyusunan RKP dan APBN 2015 masih menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan dan DPR RI 2009–2014, pelaksanaannya akan dilakukan oleh presiden periode 2014–2019. Oleh karenanya, komunikasi antara pemerintah yang menyusun dan yang melaksanakan menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Kedua, terbuka luas bagi presiden terpilih periode 2014– 2019 melakukan penyesuaian RKPdanAPBN2015melaluimekanisme APBN-P 2015. 

Karena itu penyusunan RKP dan ABPN 2015 bersifat anggaran pokok dan dasar (baseline budget) dengan memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui hal ini, pemerintahan baru akan memiliki ruang fiskal yang longgar untuk memasukkan program dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan visi-misi politik yang telah dijanjikan semasa periode kampanye pilpres. 



Meski begitu, dalam penyusunan RAPBN 2015, pemerintah tetap memperhatikan arah dan strategi untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis untuk mendukung tercapainya RKP 2015. Ketiga, dari sisi penyusunan RKP 2015, tugas pemerintahan saat ini adalah menjalankan secara konsisten yang menjadi amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Di dalamnya penyusunan RKP 2015 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme, dan proses penyusunan sesuai dengan tata aturan yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Koordinasi dan sinkronisasi rancangan kerja kementerian/ lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintahan daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus, dan memiliki dampak langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional. 

Keempat, untuk memudahkan pemerintahan baru menjalankan RKP 2015, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk terus menjaga kesehatan fiskal melalui APBN-P 2014. Perekonomian Indonesia 2015 akan sangat dipengaruhi bagaimana kita mengelola kesehatan fiskal sepanjang tahun 2014. Dihadapkan pada situasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan kawasan, fluktuasi nilai tukar rupiah, pelemahan ekspor dunia, serta risiko pembengkakan defisit anggaran, maka Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang Program Penghematan dan Pemotongan Anggaran dikeluarkan. 



Target pemerintah saat ini dapat menghemat Rp100 triliun dari rancangan APBN awal. Meskipun tidak mudah, kebijakan ini perlu diambil agar tidak hanya fiskal 2014 tetap kuat tetapi juga memudahkan pemerintahan baru dalam mengelola perekonomian nasional. Melalui keempat upaya ini kita semua berkeyakinan transisi kepemimpinan dan transisi rencana kerja pemerintah serta penganggarannya akan berjalan secara baik. 

Selain itu, kita semua optimistis siapa pun presiden baru yang akan terpilih pada pemungutan suara 9 Juli 2014 akan membuka diri dalam berkomunikasi dengan pemerintah saat ini. Dengan demikian keterpaduan dan kontinuitas program kerja baik pusat maupun daerah antara pemerintahan perumus dan pelaksana, paling tidak, untuk tahun pertama dapat berlangsung baik. 



Saya berkeyakinan ketika kita semua mampu menjaga fase transisi rencana kerja dan penganggaran secara baik, hal ini akan menjadi fondasi kuat bagi suksesnya RPJMN III 2014–2019 dan RPJP sampai pada 2025.


Komentar Berita

PU Terkini
Siap Berlaga di Jepang, Mobil Balap Sapu Angin Buatan ITS

Jumat, 25 Agustus 2017 - 14:43:18 WIB

Siap Berlaga di Jepang, Mobil Balap Sapu Angin Buatan ITS

Surabaya, PU-News.com Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya berhasil mengembangkan mobil balap Sapu Angin Speed 5. Mobil terbaru dari generasi sebelumnya itu akan diikutkan dalam Student Formula Japan (SFJ) di Jepang pada 5-9 September 2017. Sapu Angin 5 diluncurkan oleh Rektor ITS,

3 Agustus 2017, Tol Gempol-Bangil Diuji Coba

Kamis, 03 Agustus 2017 - 10:23:00 WIB

3 Agustus 2017, Tol Gempol-Bangil Diuji Coba

PU-News.com Mulai tanggal 3 Agustus 2017 pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 Gempol-Rembang Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) memasuki masa uji coba. Pembukaan ini dilakukan setelah terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) nomor: JL.03.04-P/266 tanggal 31 Juli 2017

Sidang Kasus Tanah Warungsilah Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta

Selasa, 11 Juli 2017 - 15:59:48 WIB

Sidang Kasus Tanah Warungsilah Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta

Seri Kasus Tanah Warungsilah : Jakarta, PU-News.com Hari ini, Selasa (11/07/2017) sidang gugatan Kaharudin Latif kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta. Saksi ahli adalah Dekan Fakultas Hukum

Ini Dia Girik Yang Menjadi Bukti Riwayat Asal Surat Tanah Milik Armina Scherazade

Jumat, 07 Juli 2017 - 15:52:36 WIB

Ini Dia Girik Yang Menjadi Bukti Riwayat Asal Surat Tanah Milik Armina Scherazade

Seri Kasus Tanah Warungsilah : Jakarta, PU-News.com Gambar di atas adalah bukti bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5160/Cipedak, SHM No. 5161/Cipedak, SHM No. 5162/Cipedak, dan SHM No. 5163/Cipedak mempunyai dasar GIRIK C No. 1131 PERSIL No. 172 BLOK S II. Dalam kasus gugatan Kaharudin

Perlu Dipertanyakan, Pernyataan BPN Yang Mengatakan Ada Tumpang Tindih

Senin, 19 Juni 2017 - 12:18:52 WIB

Perlu Dipertanyakan, Pernyataan BPN Yang Mengatakan Ada Tumpang Tindih

Seri Kasus Tanah Warung Silah : Jakarta, PU-News.com Dua sertifikat diatas membuktikan kepemilikan tanah atas nama Armina Scherazade tidak tumpang tindih dengan kepemilikan tanah atas nama Kaharudin Latif, yang dalam hal ini sebagai penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota