KPK : Tidak Ada Korupsi Dalam Kasus Sumber Waras
FOTO : ISTIMEWA

KPK : Tidak Ada Korupsi Dalam Kasus Sumber Waras

Oleh : Administrator | PU-NEWS.COM | 15 Juni 2016 11:22:48 WIB

PU-NEWS.COM -- Jakarta, PU-News.com

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengimbau agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih profesional dalam melakukan audit. Terlebih lagi, hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa tidak ditemukan unsur korupsi dan kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Hal itu harus menjadi catatan bagi BPK untuk mengevaluasi diri. "Ya kalau kami kan mengimbau saja agar BPK lebih hati-hati dan bekerja lebih profesional dalam merumuskan kerugian negara harus clear," ujar Refly. "Mudah-mudahan ini kan (untuk) instrospeksi (bagi BPK) juga," kata dia.

Refly mengatakan, indikator adanya tindak pidana korupsi ditandai dua hal, yakni adanya niat jahat dan perbuatan untuk mewujudkan niatan jahat tersebut. Pada kasus Sumber Waras, menurut dia, sejak awal bergulir tidak terlihat adanya indikasi tersebut. Menurut Refly, dari dasar penentuan dokumen penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) juga sudah terlihat ada kelalaian yang dilakukan oleh BPK. Dalam menentukan NJOP, BPK menyebut bahwa lokasi lahan RS Sumber Waras bukan di Jalan Kyai Tapa, melainkan di Jalan Tomang Utara.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut sebaliknya. Lokasi lahan RS Sumber Waras seluas 3,6 hektar itu berada di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, bukan di Jalan Tomang. Namun, berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 27 Mei 1998, disebutkan bahwa tanah tersebut berada di Jalan Kyai Tapa dan statusnya adalah hak guna bangunan nomor 2.878.

"Kan perkara ini mudah sekali, yaitu antara pakai NJOP (nilai jual objek pajak) yang mana. Kalau misalnya temuan dokumen menyebutkan Kyai Tapa lalu kemudian BPK ngotot Tomang Utara, nah ini kan kemudian enggak benar," kata dia. "Yang menetapkan NJOP kan bukan BPK, tetapi kantor pajak," ujar dia.

Sebelumnya, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, dalam penyidikannya, KPK menggandeng para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya yakni dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan MAPI. Hasil perbandingan data-data dan pemaparan para ahli menyebutkan tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.

"Dari pendapat ahli tidak seperti itu (audit BPK). MAPI ada selisih, tetapi tidak sebesar itu. Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) itu harga bagus," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Menyikapi hasil kerja penyidik tersebut, KPK akan bertemu BPK. Menurut Agus, kemungkinan pertemuan digelar sebelum Lebaran. BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.

*****djoteddy

Komentar Berita

PU Terkini
Siap Berlaga di Jepang, Mobil Balap Sapu Angin Buatan ITS

Jumat, 25 Agustus 2017 - 14:43:18 WIB

Siap Berlaga di Jepang, Mobil Balap Sapu Angin Buatan ITS

Surabaya, PU-News.com Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya berhasil mengembangkan mobil balap Sapu Angin Speed 5. Mobil terbaru dari generasi sebelumnya itu akan diikutkan dalam Student Formula Japan (SFJ) di Jepang pada 5-9 September 2017. Sapu Angin 5 diluncurkan oleh Rektor ITS,

3 Agustus 2017, Tol Gempol-Bangil Diuji Coba

Kamis, 03 Agustus 2017 - 10:23:00 WIB

3 Agustus 2017, Tol Gempol-Bangil Diuji Coba

PU-News.com Mulai tanggal 3 Agustus 2017 pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 Gempol-Rembang Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) memasuki masa uji coba. Pembukaan ini dilakukan setelah terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) nomor: JL.03.04-P/266 tanggal 31 Juli 2017

Sidang Kasus Tanah Warungsilah Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta

Selasa, 11 Juli 2017 - 15:59:48 WIB

Sidang Kasus Tanah Warungsilah Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta

Seri Kasus Tanah Warungsilah : Jakarta, PU-News.com Hari ini, Selasa (11/07/2017) sidang gugatan Kaharudin Latif kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta. Saksi ahli adalah Dekan Fakultas Hukum

Ini Dia Girik Yang Menjadi Bukti Riwayat Asal Surat Tanah Milik Armina Scherazade

Jumat, 07 Juli 2017 - 15:52:36 WIB

Ini Dia Girik Yang Menjadi Bukti Riwayat Asal Surat Tanah Milik Armina Scherazade

Seri Kasus Tanah Warungsilah : Jakarta, PU-News.com Gambar di atas adalah bukti bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5160/Cipedak, SHM No. 5161/Cipedak, SHM No. 5162/Cipedak, dan SHM No. 5163/Cipedak mempunyai dasar GIRIK C No. 1131 PERSIL No. 172 BLOK S II. Dalam kasus gugatan Kaharudin

Perlu Dipertanyakan, Pernyataan BPN Yang Mengatakan Ada Tumpang Tindih

Senin, 19 Juni 2017 - 12:18:52 WIB

Perlu Dipertanyakan, Pernyataan BPN Yang Mengatakan Ada Tumpang Tindih

Seri Kasus Tanah Warung Silah : Jakarta, PU-News.com Dua sertifikat diatas membuktikan kepemilikan tanah atas nama Armina Scherazade tidak tumpang tindih dengan kepemilikan tanah atas nama Kaharudin Latif, yang dalam hal ini sebagai penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota