Novel Baswedan Minta Jokowi Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman
FOTO : ISTIMEWA

Novel Baswedan Minta Jokowi Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman

Oleh : Administrator | PU-NEWS.COM | 22 Desember 2015 11:07:09 WIB

PU-NEWS.COM -- Jakarta, PU-News.com

Penyidik KPK, Novel Baswedan melalui tim kuasa hukumnya meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan Polri dan Kejaksaan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Ombudsman RI. Rekomendasi Ombudsman menyebutkan adanya temuan maladministrasi dalam penyidikan kasus Novel. "Intinya, Jokowi harus memastikan rekomendasi dijalankan. Memastikan Jaksa Agung melakukan penelitian kembali dan gelar perkara mengingat ada banyak kejanggalan yang menurut kami tidak layak dilanjutkan," ujar salah satu anggota kuasa hukum Novel, Julius Ibrani, di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015).

Setidaknya, terdapat beberapa poin temuan Ombudsman yang meyakini bahwa penyidikan Bareskrim terhadap Novel cacat hukum dan sengaja direkayasa. Beberapa di antaranya seperti pemalsuan Surat Keputusan Penghukuman Disiplin (SKPD) No Pol: SKPD/30/XI/2004/P3D tanggal 26 November 2004.

Selain itu, melakukan rekayasa dan manipulasi pengambilan proyektil anak peluru sebagai barang bukti dan berita acara laboratoris kriminalistik. Kemudian, melakukan perbuatan melawan hukum dan wewenang dalam menggeledah badan, rumah, serta melakukan penyitaan barang yang tidak sesuai prosedur.

Atas dasar tersebut, Ombudsman memberikan rekomendasi bagi Polri, yang di antaranya, meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan kasus Novel. Badrodin juga diminta untuk memimpin pemeriksaan ulang terhadap kasus Novel.

Sementara untuk Kejaksaan, Ombudsman memberikan rekomendasi agar Kejaksaan melakukan gelar perkara dan penelitian ulang terhadap berkas perkara penyidikan Novel. Hal itu terkait sejumlah maladministrasi yang ditemukan dalam penyidikan Bareskrim terhadap kasus Novel.

*****djoteddy

Komentar Berita

PU Terkini
Siap Berlaga di Jepang, Mobil Balap Sapu Angin Buatan ITS

Jumat, 25 Agustus 2017 - 14:43:18 WIB

Siap Berlaga di Jepang, Mobil Balap Sapu Angin Buatan ITS

Surabaya, PU-News.com Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya berhasil mengembangkan mobil balap Sapu Angin Speed 5. Mobil terbaru dari generasi sebelumnya itu akan diikutkan dalam Student Formula Japan (SFJ) di Jepang pada 5-9 September 2017. Sapu Angin 5 diluncurkan oleh Rektor ITS,

3 Agustus 2017, Tol Gempol-Bangil Diuji Coba

Kamis, 03 Agustus 2017 - 10:23:00 WIB

3 Agustus 2017, Tol Gempol-Bangil Diuji Coba

PU-News.com Mulai tanggal 3 Agustus 2017 pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 Gempol-Rembang Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) memasuki masa uji coba. Pembukaan ini dilakukan setelah terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) nomor: JL.03.04-P/266 tanggal 31 Juli 2017

Sidang Kasus Tanah Warungsilah Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta

Selasa, 11 Juli 2017 - 15:59:48 WIB

Sidang Kasus Tanah Warungsilah Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta

Seri Kasus Tanah Warungsilah : Jakarta, PU-News.com Hari ini, Selasa (11/07/2017) sidang gugatan Kaharudin Latif kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta. Saksi ahli adalah Dekan Fakultas Hukum

Ini Dia Girik Yang Menjadi Bukti Riwayat Asal Surat Tanah Milik Armina Scherazade

Jumat, 07 Juli 2017 - 15:52:36 WIB

Ini Dia Girik Yang Menjadi Bukti Riwayat Asal Surat Tanah Milik Armina Scherazade

Seri Kasus Tanah Warungsilah : Jakarta, PU-News.com Gambar di atas adalah bukti bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5160/Cipedak, SHM No. 5161/Cipedak, SHM No. 5162/Cipedak, dan SHM No. 5163/Cipedak mempunyai dasar GIRIK C No. 1131 PERSIL No. 172 BLOK S II. Dalam kasus gugatan Kaharudin

Perlu Dipertanyakan, Pernyataan BPN Yang Mengatakan Ada Tumpang Tindih

Senin, 19 Juni 2017 - 12:18:52 WIB

Perlu Dipertanyakan, Pernyataan BPN Yang Mengatakan Ada Tumpang Tindih

Seri Kasus Tanah Warung Silah : Jakarta, PU-News.com Dua sertifikat diatas membuktikan kepemilikan tanah atas nama Armina Scherazade tidak tumpang tindih dengan kepemilikan tanah atas nama Kaharudin Latif, yang dalam hal ini sebagai penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota