Jusuf Kalla : Pejabat Tidak Perlu Diperiksa karena Kebijakannya
FOTO : ISTIMEWA

Jusuf Kalla : Pejabat Tidak Perlu Diperiksa karena Kebijakannya

Oleh : Administrator | PU-NEWS.COM | 04 September 2015 15:45:53 WIB

PU-NEWS.COM -- Jakarta, PU-News.com

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparatur sipil negara, termasuk pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tidak khawatir dalam mengambil kebijakan. Ia menjamin pemerintah akan tegas memberikan perlindungan kepada aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan sesuai aturan. "Saya tahu, banyak proyek telat juga karena ketakutan, khawatir. Insya Allah kita akan tegas menghadapi itu. Anda tidak boleh diperiksa kalau bikin kebijakan," kata Kalla saat memberikan pengarahan kepada pegawai Kementerian PU Pera di Kantor Kementerian PU Pera, Jakarta, Jumat (3/9/2015).

Menurut Kalla, pemerintah telah meminta penegak hukum untuk tidak memproses hukum suatu kebijakan hanya berdasarkan laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sebelum menyimpulkan adanya kerugian negara, penegak hukum diminta melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pejabat kementerian terkait. "Semua kita harus tertibkan sehingga jangan terlalu takut, mudah-mudahan kita di sini juga sesuaikan undang-undangnya yang benar," sambung Kalla.

Kendati demikian, Kalla percaya pejabat Kementerian PU Pera memiliki integritas sehingga mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan perundangan. Sejauh ini, menurut Kalla, PU Pera cenderung aman dalam mengelola anggaran meskipun alokasi anggaran untuk kementerian itu tergolong besar.

"Biasanya, walau pun PU banyak anggaran, tetapi justru aman. Kenapa aman, karena belum ada Menteri PU yang masuk KPK kan tidak ada. Justru kadang-kadang juga membingungkan kenapa yang kena yang Mensos, Menag, Menteri Kesehatan," papar Kalla.

Pada 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran Rp 118,6 triliun yang garis besarnya untuk membangun infrastruktur. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa hingga September 2015, penyerapan anggaran Kementerian PU Pera sudah mencapai 33,3 persen atau kurang lebih Rp 39,5 triliun.

"Secara grafik, kami laporkan akhir Agustus kita sudah belanjakan 33,3 persen. Pada akhir September, 44 persen dan akhir Desember kami prediksi 93 persen dari total anggaran Rp 119 triliun," kata Basuki.

*****djoteddy

Komentar Berita

PU Terkini
Siap Berlaga di Jepang, Mobil Balap Sapu Angin Buatan ITS

Jumat, 25 Agustus 2017 - 14:43:18 WIB

Siap Berlaga di Jepang, Mobil Balap Sapu Angin Buatan ITS

Surabaya, PU-News.com Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya berhasil mengembangkan mobil balap Sapu Angin Speed 5. Mobil terbaru dari generasi sebelumnya itu akan diikutkan dalam Student Formula Japan (SFJ) di Jepang pada 5-9 September 2017. Sapu Angin 5 diluncurkan oleh Rektor ITS,

3 Agustus 2017, Tol Gempol-Bangil Diuji Coba

Kamis, 03 Agustus 2017 - 10:23:00 WIB

3 Agustus 2017, Tol Gempol-Bangil Diuji Coba

PU-News.com Mulai tanggal 3 Agustus 2017 pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 Gempol-Rembang Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) memasuki masa uji coba. Pembukaan ini dilakukan setelah terbitnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) nomor: JL.03.04-P/266 tanggal 31 Juli 2017

Sidang Kasus Tanah Warungsilah Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta

Selasa, 11 Juli 2017 - 15:59:48 WIB

Sidang Kasus Tanah Warungsilah Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta

Seri Kasus Tanah Warungsilah : Jakarta, PU-News.com Hari ini, Selasa (11/07/2017) sidang gugatan Kaharudin Latif kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta. Saksi ahli adalah Dekan Fakultas Hukum

Ini Dia Girik Yang Menjadi Bukti Riwayat Asal Surat Tanah Milik Armina Scherazade

Jumat, 07 Juli 2017 - 15:52:36 WIB

Ini Dia Girik Yang Menjadi Bukti Riwayat Asal Surat Tanah Milik Armina Scherazade

Seri Kasus Tanah Warungsilah : Jakarta, PU-News.com Gambar di atas adalah bukti bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5160/Cipedak, SHM No. 5161/Cipedak, SHM No. 5162/Cipedak, dan SHM No. 5163/Cipedak mempunyai dasar GIRIK C No. 1131 PERSIL No. 172 BLOK S II. Dalam kasus gugatan Kaharudin

Perlu Dipertanyakan, Pernyataan BPN Yang Mengatakan Ada Tumpang Tindih

Senin, 19 Juni 2017 - 12:18:52 WIB

Perlu Dipertanyakan, Pernyataan BPN Yang Mengatakan Ada Tumpang Tindih

Seri Kasus Tanah Warung Silah : Jakarta, PU-News.com Dua sertifikat diatas membuktikan kepemilikan tanah atas nama Armina Scherazade tidak tumpang tindih dengan kepemilikan tanah atas nama Kaharudin Latif, yang dalam hal ini sebagai penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota